RI Jangan Sampai Jadi Negara Polisionil

JAKARTA - Langkah kepolisian meningkatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah menimbulkan bahaya besar. Hal tersebut bisa menjadi sumber ketegangan baru antara umat Islam dan pemerintah.

"Umat Islam dalam posisi sebagai pihak yang dicurigai. Istilah 'dakwah provokatif dan melanggar hukum' bisa menjadi pasal karet dan politis," ujar anggota Komisi I DPR Mutammimul Ula kepada okezone, Minggu (23/8/2009).

Menurut Mutammimul, polisi harus bijak dan rasional. Jangan sampai negara demokrasi berubah menjadi negara polisionil dengan salahnya langkah yang diambil polisi.

"Negara polisionil tidak kalah bahayanya dengan negara militer," tegas dia.

Polisi juga hendaknya jangan panik. Untuk menghadapi teroris yang terbatas, jangan justru membuat polisi mengawasi umat yang mayoritas. Sebab hal tersebut memerlukan energi besar.

"Sementara polisi tidak hanya bertugas memberants teroris, tetapi juga tugas   memberantas kejahatan lainnya seperti narkoba dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan masyarakat sangat besar," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

IMF Kembali Utangi Indonesia

Jakarta: International Monetary Fund (IMF) menyatakan pihaknya telah menyetujui menyuntikkan dana kepada negara-negara anggotanya sebesar US$250 miliar atau Rp 2500 triliun (kurs Rp 10.000 per dolar AS). Berdasarkan siaran pers IMF No. 09/283, keputusan itu merupakan kelanjutan rapat Dewan Gubernur IMF (7/8).

Dana tersebut berupa Special Drawing Rights (SDR) yang akan menjadi cadangan devisa negara-negara anggota IMF untuk menjaga likuiditasnya pada saat krisis ekonomi global ini. Rencana itu akan efektif dilaksanakan secara efektif pada 28 Agustus nanti.  Jumlah SDR sebesar US$ 250 miliar itu jauh lebih besar dari alokasi umum SDR dalam enam dekade berdirinya IMF.

Seluruh anggota IMF yang berjumlah 186 negara akan mendapat utang atau lebih lazim disebut suntikan dana atau tambahan cadangan devisa, berdasarkan proporsi kuota mereka di IMF. Sekitar US$ 100 miliar akan disalurkan ke negara-negara berkembang. Menurut informasi yang berkembang, Indonesia mendapat jatah SDR 1,54 miliar, setara dengan US$2,4 miliar
atau Rp 24 triliun.

SDR adalah alat pembayaran internasional ciptaan IMF, yang dapat diterima di setiap bank sentral, terutama dalam bentuk emas, mata uang tertentu seperti dolar.

Peningkatan alokasi umum SDR adalah bagian dari rencana 1,1 triliun dolar AS yang disepakati pada pertemuan puncak kelompok 20 (G-20) di London, Inggris, pada awal April untuk mengatasi krisis keuangan dan ekonomi global [baca: Menkeu Minta BI Jelaskan Tambahan Utang IMF].

Menkeu Minta BI Jelaskan Tambahan Utang IMF

Jakarta: Bank Indonesia (BI) diminta memberikan penjelasan mengenai implikasi kepada Indonesia, terkait rencana Dana Moneter Internasional (IMF) menambah modal dan cadangan devisa bagi negara-negara anggotanya. "Kita sebagai anggota, dalam hal ini diwakili Gubernur BI, mungkin perlu menjelaskan secara baik mengenai apa artinya keanggotaan itu dan bagaimana implikasinya pada semua anggotanya," kata Plt Menko Perekonomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Utama Depkeu Jakarta, Senin (17/8).

Menkeu menjelaskan, rencana IMF menambah modal dan meningkatkan alokasi cadangan devisa di negara-negara anggotanya merupakan hasil kesepakatan pertemuan G-20. "Itu keputusan berdasarkan G-20 pada tingkat pimpinan yang kemudian harus diadopsi pada level keseluruhan anggota yaitu melakukan kenaikan secara menyeluruh kepada 184 negara anggotanya," katanya kepada ANTARA.

Menurut Menkeu, dengan keputusan itu maka komposisi kapital atau modal maupun hubungannya dengan cadangan devisa di masing-masing negara berubah sesuai dengan komposisi perubahan modal itu. Ia menyebutkan, saat ini masih banyak masyarakat termasuk pengamat yang tidak memahami mekanisme keanggotan dalam IMF. Kenaikan cadangan devisa itu juga dipahami sebagai pemberian pinjaman kepada negara anggotanya, padahal Indonesia sudah memutuskan tidak menggunakan fasilitas IMF pada 2009 dan 2010. Menkeu mengatakan, "Saya rasa dalam hal ini IMF perlu menjelaskan kepada masyarakat."

Sebagaimana diketahui, penambahan modal IMF itu merupakan hasil pertemuan para menteri keuangan dari kelompok negara G-7 dan G-20, di Washington DC, Amerika Serikat, pada 25 April silam. Pertemuan ini menindaklanjuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 di London, awal April lalu, dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir mewakili Indonesia. Hasilnya, mengkulminasi suntikan dana sebesar 1,1 triliun dolar AS ke dalam institusi multilateral seperti IMF, untuk membantu memerangi resesi global yang meluas.

Pemuda Gantung Diri Setelah Sahur

Bantul: Igzan, seorang warga Dusun Jigudan, Pandak, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, gantung diri seusai makan sahur, Sabtu (22/8) pagi. Menurut kepala polisi Pandak, Bantul, Ajun Komisaris Polisi Imam Supangi seperti dikutip ANTARA, Igzan ditemukan kerabatnya bernama Suparman sekitar pukul 07.00 WIB dalam keadaan sudah tak bernyawa akibat gantung diri dengan menggunakan tali di kamarnya.

Suparman mengatakan dirinya curiga karena sejak pagi Igzan tidak keluar kamar, padahal biasanya sekitar pukul 06.00 WIB sudah ke luar kamar."Saya ketuk pintu kamarnya, tetapi tidak ada jawaban. Karena tidak ada jawaban, saya buka paksa pintu, dan ternyata Igzan sudah tergantung dengan seutas tali," katanya.

Menurut Imam, dari keterangan sejumlah saksi dan keluarga, dugaan sementara Igzan gantung diri karena kecewa hubungan cintanya tidak disetujui orangtua pihak kekasihnya.

> Berita Terpopuler * Ada Bocoran, DNA Anak Noordin dan Jenazah Tidak Cocok * Pers Malaysia: Jenazah itu Bukan Noordin M Top * Diduga, Teroris "Cuci Otak" Sederet Anak Muda * Menkeu Minta BI Jelaskan Tambahan Utang IMF * Korban Lumpur Lapindo Pakai Topeng Aburizal * Keluarga Noordin: Kami Sudah Tahu Sejak Kemarin * IMF Kembali Utangi Indonesia * RS Polri Bantah Bocorkan Info Soal Sidik Jari * Ketua DPR: Polri Harus Terbuka Soal Noordin * Tiket Kereta H-7 Ludes Pers Malaysia: Jenazah itu Bukan Noordin M Top

Kuala Lumpur: Media massa Malaysia, Selasa (11/8), memberitakan tentang teroris yang tewas dalam penyergapan oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri di Temanggung, Jawa Tengah, ternyata bukan Noordin M Top, gembong teroris yang paling dicari di Indonesia.

Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA menulis, pers Malaysia memberitakan kemungkinan jenazah yang diduga Noordin M Top itu, bukanlah buronan teroris yang paling dicari Indonesia selama ini. Media massa Malaysia mengutip AFP dan wakil dari keluarga Noordin M Top, Badarudin Ismail.

Menurut Badarudin, berdasarkan foto muka dan sidik jari dari sang teroris, bisa diketahui ia bukanlah Noordin M Top. Foto jenazah itu lebih meyakinkan keluarga Noordin M Top di Johor. Karena muka dalam foto lelaki yang tewas ditembak polisi Indonesia pada 8 Agustus lalu itu tidak mirip Noordin. Media massa Malaysia memperkuat dugaan dengan mengutip pernyataan pengamat terorisme Singapura, Rohan Gunaratna. Pengamat terorisme yang sering diambil sebagai narasumber berbagai media asing itu menyatakan, berdasarkan analisisnya jenazah teroris yang tewas ditembak Densus 88 di Temanggung itu bukanlah Noordin.

Jenazah Mr X yang semula diduga Noordin M Top berhasil ditembak mati dalam sebuah penggerebekan oleh Densus 88, selama lebih dari 18 jam sejak Jumat (7/8) sore hingga Sabtu (8/8) pagi di Temanggung, Jawa Tengah.