Mantan Menkes Achmad Sujudi Resmi Ditahan KPK

Jakarta: Mantan menteri kesehatan Achmad Sujudi malam ini, Jumat (21/8) pukul 19.20 WIB, resmi ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan sejak siang tadi di kantor KPK Jakarta.

Selain Sujudi, rekanan Departemen Kesehatan di masa mantan Menkes Sujudi menjabat, mantan Direktur PT Kimia Farma Gunawan Pranoto juga masuk tahanan. Gunawan ditahan di ruang tahanan Polres Jakarta Timur. Sementara itu, rekanan Depkes yang lain, mantan Direktur PT Rifa Jaya Mulia Rinaldi Yusuf ditahan di ruang tahanan Polres Jakarta Barat.  

Mantan Menkes Achmad Sujudi dan rekanan Depkes dalam pengadaan alat kesehatan diduga telah merugikan negara senilai Rp 91 miliar. Total nilai proyek pengadaan alat kesehatan Rp 190 miliar. Berkaitan dengan kasus pengadaan alat kesehatan ini, Sujudi telah diperiksa KPK sejak 1 Maret silam. Kasus pengadaan alat kesehatan ini terjadi tahun 2003.

Achmad Sujudi menjabat sebagai menteri kesehatan pada masa Kabinet Persatuan Nasional 1999-2001 dan masa Kabinet Gotong Royong 2001-2004.

Mantan Menkes Achmad Sujudi Resmi Ditahan KPK

DUA periode menjabat anggota DPR sejak 1999 menjadi pengalaman berharga bagi Arief Mudatsir Manda. Untuk itu, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kelahiran Jepara, 11 November 1956, tersebut bermaksud mengisahkannya dalam bentuk novel.

"Ini memenuhi kehausan saya dalam membuat karya sastra," ujar Arief di Jakarta kemarin (22/8). Dia mengungkapkan, materi untuk menyusun novel tersebut sudah terkumpul. "Beberapa bulan nanti sudah bisa dikeluarkan," tambahnya.

Di luar aktivitas politiknya, sejak menjadi mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jogjakarta, Arief dikenal memiliki hobi menulis puisi. Bersama rekannya yang tergabung dalam "penyair kampus putih", dia menyusun antologi puisi berjudul Ting-Tong.

"Jangan dibandingkan dengan novelis-novelis ternama lain, tapi setidaknya, novel saya yang memiliki sentuhan politik mungkin sedikit punya nilai lebih daripada lainnya," papar ketua DPP PPP tersebut, berpromosi.

Pada Pemilu 2009-2014, ketua umum Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) itu sebenarnya berniat maju lagi sebagai anggota dewan. Namun, dia gagal terpilih. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, Arief maju dari dapil Jateng II. Tapi, pada pemilu kali ini, dia dipindah ke dapil Jakarta I. "Ya sudah, dua periode (jadi anggota DPR) sudah sangat cukup bagi saya," ujar anggota komisi I tersebut.

Selain akan menulis novel, Arief sudah bersiap-siap kembali mengajar. Sebelum menjadi anggota dewan, doktor sosiologi lulusan UI itu mengajar di Universitas Nasional (Unas) Jakarta. "Tapi, aktivitas politik tetap akan saya jalani," tambahnya.

DPR Kesal dengan Citra Dagang Sapi Antar Parpol

JAKARTA - Kader muda PDIP yang juga mantan Ketua Pansus RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Ganjar Pranowo mengajukan klarifikasi atas pernyataan para elitenya terkait dengan kursi ketua MPR. Dia menegaskan bahwa tidak ada deal-deal politik pragmatis dalam pembahasan RUU yang dipimpinnya.

''Semua itu tidak benar. Silakan baca DIM (daftar inventarisasi masalah) kami. Sejak awal PDIP mendukung ketua DPR otomatis dari pemenang pemilu. Sama sekali tidak berkaitan dengan ketua MPR. Kalau orang mau menerka-nerka saja, silakan. Tapi, saya yang lebih tahu,'' ujar Ganjar kepada Jawa Pos di Jakarta kemarin (22/8).

Sebelumnya, fungsionaris DPP PDIP Effendi Simbolon menyatakan, saat membahas RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (dulu populer disebut RUU Susduk, Red), PDIP dan Demokrat bersepakat soal ketua MPR. Posisi itu diberikan kepada kader PDIP. Belakangan, PDIP merekomendasikan nama Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PPIP Taufiq Kiemas.

Deal tersebut, menurut dia, merupakan kompensasi dari dukungan PDIP di DPR atas opsi ketua DPR otomatis diberikan kepada parpol yang memperoleh kursi terbanyak dalam pemilu. Artinya, itu untuk Partai Demokrat. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menginformasikan hal yang sama.

Ganjar menambahkan, kalau Demokrat mau mendukung PDIP mengusung Kiemas, pihaknya sangat berterima kasih. Tapi, dia memastikan hal itu tidak berkaitan dengan transaksi saat pembahasan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Parlemen).

Mantan anggota Pansus RUU Parlemen Saifullah Ma'shum juga mengaku sangat kecewa atas berkembangnya wacana mengenai deal politik terkait kursi ketua MPR tersebut. Sebab, setelah disahkan menjadi UU, kubu PDIP mengklaim telah bersepakat dengan Partai Demokrat bahwa kursi itu merupakan jatahnya. ''Setahu saya tidak ada kesepakatan seperti itu,'' ungkap anggota DPR dari PKB itu.

Menurut dia, pansus hanya me­rumuskan norma dan aturan main. Termasuk, jumlah dan komposisi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta mekanisme pemilihannya. ''Tapi, saya tidak tahu apakah saat jalan di tingkat panja (panitia kerja, Red) ada deal politik tertentu di tingkat atas untuk ketua MPR itu,'' ujarnya.

Kursi Pimpinan DPR Sebaiknya Dijabat Caleg Terpilih

Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung berpandangan kursi pimpinan DPR sebaiknya dijabat para caleg terpilih yang sudah berpengalaman. Paling tidak pernah menjadi penghuni DPR Senayan satu periode. ''Tentu saja untuk menjadi pimpinan DPR dibutuhkan pengamalan di DPR, sekurang-kurangnya lima tahun,'' kata Akbar Tandjung di Jakarta kemarin (22/8).

Akbar menegaskan, dirinya bukan ingin mencampuri proses internal setiap parpol yang mempunyai hak atas kursi pimpinan DPR. Yakni, Partai Demokrat yang berhak mendapat kursi ketua DPR, karena menjadi parpol pemenang pemilu. Begitu juga PDIP, Golkar, PKS, dan PAN yang berada di urutan berikutnya, sehingga berhak atas kursi wakil ketua DPR.

Hanya, Akbar mengingatkan bahwa DPR memegang peran yang sangat menentukan di era reformasi. Terutama terkait fungsi penyusunan perundang-undangan (legislasi), penetapan anggaran (bujet), dan pengawasan (kontrol). Semangatnya adalah pemerintah dan lembaga perwakilan harus sama-sama kuat dan efektif. ''Makanya, supaya parlemen bisa optimal, sangat beralasan bila pimpinannya harus yang sudah memahami proses politik, fungsi alat-alat kelengkapan, dan mekanisme pengambilan keputusan di DPR,'' ujar politikus senior dari Partai Golkar itu.

Wacana yang sejauh ini berkembang memang mendorong pimpinan DPR dipegang wakil rakyat yang sudah mengecap asam garam parlemen. Para kandidat yang disiapkan setiap parpol juga cenderung yang dianggap sudah berpengalaman. Misalnya, PDIP yang menyiapkan Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo dan Ketua DPP PDIP Panda Nababan sebagai kandidat wakil ketua DPR. Begitu juga PAN yang mendistribusikan Ketua FPAN Zulkifli Hasan.

Dua Kubu Internal Partai Golkar Mulai Beradu Pengaruh

JAKARTA-Dua kubu internal Partai Golkar mulai beradu pengaruh untuk memperebutkan posisi wakil ketua DPR. Hingga saat ini, Burhanuddin Napitupulu dan Priyo Budi Santoso disebut-sebut merupakan dua kandidat terkuat untuk mengisi pos yang menjadi jatah partai berlogo pohon beringin tersebut.

Burnap -sapaan Burhanuddin- adalah representasi kubu ketua umum Jusuf Kalla (JK). Sedangkan Priyo cenderung membawa kepentingan kubu anggota Dewan Penasihat Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Dua kubu itu berebut jabatan bergengsi di DPR karena dapat menentukan arah politik Golkar pascapemilu presiden (pilpres), apakah beroposisi atau berkoalisi dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Priyo menegaskan kesiapannya jika diajukan sebagai wakil ketua DPR. "Sebagai kader tentu saya siap kalau nanti dipilih," kata anggota DPR dari dapil Jatim I (Surabaya dan Sidoarjo) itu di Jakarta kemarin.

Meski demikian, Priyo menegaskan, DPP masih mengodok kader yang pantas mewakili Golkar dalam pimpinan DPR. ''Belum ada keputusan. Mungkin dalam satu dua minggu ini, tidak perlu terburu-burulah,'' imbuhnya.

Dalam rapat pleno Golkar terakhir, selain Burnap dan Priyo, muncul nama Agus Gumiwang Kartasasmita (ketua DPP) dan Airlangga Hartarto (wakil bendahara DPP) sebagai kandidat yang ikut berpeluang terpilih. ''Semua (kader) masih berpeluang,'' kata Ailangga saat dihubungi. Menurut ketua Komisi VIII DPR itu, seperti kandidat lain, dirinya menyerahkan keputusan akhir pada pimpinan partai.

Terkait proses penentuan kader yang diajukan, ada desakan di internal Golkar agar pemilihan dilaksanakan dengan pemilihan suara terbanyak alias voting. Aspirasi itu muncul dari kubu Ical. ''Saya dulu ketika terpilih (jadi ketua DPR) juga tidak ditunjuk, tapi di-voting," ujar Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono di gedung parlemen, Jakarta, Jumat (21/8) lalu.

Menurut Agung, penentuan wakil ketua DPR dengan cara voting juga memiliki pertimbangan jangka panjang. Pimpinan DPR akan bisa diterima kubu mana pun karena melalui proses demokratis. "Biar tidak ada lagi isitilah, ini dari JK dan ini dari Ical. Siapa yang terbanyak dialah yang maju," tandas ketua DPR tersebut.

Wasekjen DPP Golkar Iskandar Mandji menegaskan, seluruh mekanisme penentuan pimpinan parlemen dari Golkar belum ditentukan. Namun, fungsionaris yang dekat dengan JK itu tak membantah jika dorongan voting tersebut mulai dimunculkan oleh beberapa pihak. "Mereka itu kan sejak awal sudah ngotot," ujarnya. Namun, dia hanya mengingatkan bahwa mengacu tradisi di Golkar bahwa pimpinan-pimpinan DPR, MPR, dan fraksi ditentukan oleh kepengurusan DPP yang bekerja di pemilu.