JAKARTA - Berita komitmen 14 bank menurunkan bunga simpanan mendorong inevestor memburu saham-saham perbankan. Akibatnya, pada perdagangan akhir pekan kemarin indeks naik tipis dari penutupan sehari sebelumnya di tengah indeks utama bursa regional yang melemah. Pada perdagangan Jumat (21/8), sektor finansial berhasil mengangkat indeks ke teritori hijau. Indeks akhirnya ditutup menguat 5,258 poin (0,23 persen) ke level 2.333,897.
Saham-saham emiten perbankan yang mengalami penguatan harga adalah PT Bank Danamon Tbk (BDMN) terangkat Rp 225 (5,14 persen) di posisi Rp 4.600, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) menguat Rp 200 atau 2,81 persen menjadi Rp 7.300.
''Setelah mencatat penurunan selama beberapa waktu, beberapa bursa acuan dunia kembali mencatat peningkatan. Dow Jones ditutup naik. Penguatan harga komoditas dunia termasuk penguatan harga minyak dunia menjadi variabel penggerak bursa dalam negeri hari ini (kemarin, Red),'' terang analis BNI Securities Akhmad Nurcahyadi.
Penguatan indeks juga menimbulkan kepercayaan investor di pasar uang. Rupiah kemarin menguat dan bertengger tepat di level Rp 10.000 per dolar AS dipicu naiknya IHSG sehingga meredakan tekanan terhadap kurs. Sehari sebelumnya, rupiah ditutup melemah pada level 10.025.
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Bisnis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi Bisnis. Tampilkan semua postingan
Pertamina dan PLN Menuju Non Listed Public Company
JAKARTA - Pemerintah berupaya agar BUMN bisa menjadi perusahaan publik meski tidak terdaftar di lantai bursa atau non listed public company. Saat ini mereka sedang melakukan pembahasan antar departemen sebelum menetapkan peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum langkah tersebut.
Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengatakan, salah satu tujuan upaya tersebut adalah menjadikan BUMN lebih transparan tanpa harus menjual kepemilikan sahamnya. Untuk menuju ke sana, Kementerian Negara BUMN sedang menyiapkan kriteria yang akan menjadi parameter bagi BUMN yang layak untuk menjadi non listed public company.
"Beberapa kriteria pokoknya adalah nilai aset dan sensitivitas terhadap pasar. Tapi yang paling utama, mereka harus BUMN yang melayani kepentingan rakyat banyak," kata Said di Kantor Kementerian Negara BUMN kemarin (21/8).
Salah satu BUMN yang sudah berencana melakukan langkah tersebut ini adalah PT Pertamina, tepatnya sejak 2008 lalu. "Tapi belum bisa dilakukan karena perseroan masih harus menunggu terbitnya PP terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal," terangnya.
Sekretaris Kementerian Negara BUMN Said Didu mengatakan, salah satu tujuan upaya tersebut adalah menjadikan BUMN lebih transparan tanpa harus menjual kepemilikan sahamnya. Untuk menuju ke sana, Kementerian Negara BUMN sedang menyiapkan kriteria yang akan menjadi parameter bagi BUMN yang layak untuk menjadi non listed public company.
"Beberapa kriteria pokoknya adalah nilai aset dan sensitivitas terhadap pasar. Tapi yang paling utama, mereka harus BUMN yang melayani kepentingan rakyat banyak," kata Said di Kantor Kementerian Negara BUMN kemarin (21/8).
Salah satu BUMN yang sudah berencana melakukan langkah tersebut ini adalah PT Pertamina, tepatnya sejak 2008 lalu. "Tapi belum bisa dilakukan karena perseroan masih harus menunggu terbitnya PP terkait revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal," terangnya.
Bank Indonesia-Banker Sepakat Bunga Simpanan Maksimal 8 Persen
JAKARTA-Kesepakatan kongkret bank-bank nasional untuk memangkas bunga simpanan mulai terkuak. Bank Indonesia (BI) kemarin memaparkan, pertemuan para banker dengan BI pada Kamis (20/8) menyepakati bunga simpanan ditetapkan maksimal 8 persen dalam tiga bulan ke depan.
Deputi Gubernur BI Budi Mulya mengatakan, jumlah bank besar yang sudah sepakat menurunkan suku bunga simpanan bukan 15, tetapi 14. "Sebab, Lippo Bank dan Bank Niaga sudah merger menjadi CIMB Niaga," jelasnya setelah seminar Efektifitas Transmisi Kebijakan Moneter BI di Hotel Athlete Century, Jakarta, kemarin. Bank lain yang masuk dalam kesepakatan adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Danamon, BII, Bank Permata, dan Bank Panin. Bank-bank tersebut menguasai sekitar 80 persen dari aset perbankan nasional.
Menurut Budi, poin kesepakatan yang dicapai adalah, bahwa dalam tiga bulan ke depan, 14 bank tersebut akan menurunkan suku bunga simpanan sampai 8 persen atau 150 basis poin (bps) di atas BI rate. Seperti dfketahui posisi BI Rate terakhir 6,5 persen. Memasuki bulan keempat terhitung sejak 1 November 2009, BI mengharapkan suku bunga simpanan perbankan berada pada tingkat 50 basis poin di atas BI Rate atau maksimal 7 persen.
Budi menambahkan, selain bank nasional, BI juga sudah melakukan pendekatan kepada bank-bank asing agar juga bersedia untuk ikut menurunkan suku bunga simpanan mereka. "Ini dilakukan agar penurunan bunga bisa serempak. Mereka bilang akan mengupayakan,'' terangnya.
Sementara itu, penilaian kritis terhadap kebijakan kartel bunga tersebut mulai bermunculan. Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menegaskan persoalan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta terselesaikan dengan kesepakatan suku bunga. Karena masalahnya tidak semata-mata terkait suku bunga. Sigit menyebutkan, masih banyak masalah di sektor riil maupun kebijakan pemerintah sendiri. "Misalnya, masalah stimulus yang sampai saat ini belum direalisasikan sepenuhnya," tegas Sigit.
Sedangkan Anton Gunawan, chief economist Bank Danamon, mengungkapkan, beberapa waktu lalu 15 bank juga pernah melakukan hal yang sama, namun hal tersebut gagal akibat banyak bank yang melanggar kesepakatan.
Selain itu, pengawasan terhadap bank-bank pelanggar kesepakatan akan sulit bila bank-bank masih menerapkan "lagu lama" dengan iming-iming hadiah ke nasabah.
Sedangkan Direktur Biro Riset Infobank Eko B. Supriyanto berpendapat kesepakatan suku bunga dapat diartikan kartel yang dalam jangka pendek akan memberi dampak moral untuk melakukan penurunan suku bunga. "Namun, dalam jangka panjang tidak akan efektif karena kesepakatan seperti itu bertentangan dengan mekanisme pasar," katanya
Deputi Gubernur BI Budi Mulya mengatakan, jumlah bank besar yang sudah sepakat menurunkan suku bunga simpanan bukan 15, tetapi 14. "Sebab, Lippo Bank dan Bank Niaga sudah merger menjadi CIMB Niaga," jelasnya setelah seminar Efektifitas Transmisi Kebijakan Moneter BI di Hotel Athlete Century, Jakarta, kemarin. Bank lain yang masuk dalam kesepakatan adalah Bank Mandiri, BRI, BCA, BNI, Danamon, BII, Bank Permata, dan Bank Panin. Bank-bank tersebut menguasai sekitar 80 persen dari aset perbankan nasional.
Menurut Budi, poin kesepakatan yang dicapai adalah, bahwa dalam tiga bulan ke depan, 14 bank tersebut akan menurunkan suku bunga simpanan sampai 8 persen atau 150 basis poin (bps) di atas BI rate. Seperti dfketahui posisi BI Rate terakhir 6,5 persen. Memasuki bulan keempat terhitung sejak 1 November 2009, BI mengharapkan suku bunga simpanan perbankan berada pada tingkat 50 basis poin di atas BI Rate atau maksimal 7 persen.
Budi menambahkan, selain bank nasional, BI juga sudah melakukan pendekatan kepada bank-bank asing agar juga bersedia untuk ikut menurunkan suku bunga simpanan mereka. "Ini dilakukan agar penurunan bunga bisa serempak. Mereka bilang akan mengupayakan,'' terangnya.
Sementara itu, penilaian kritis terhadap kebijakan kartel bunga tersebut mulai bermunculan. Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menegaskan persoalan pertumbuhan ekonomi tidak serta merta terselesaikan dengan kesepakatan suku bunga. Karena masalahnya tidak semata-mata terkait suku bunga. Sigit menyebutkan, masih banyak masalah di sektor riil maupun kebijakan pemerintah sendiri. "Misalnya, masalah stimulus yang sampai saat ini belum direalisasikan sepenuhnya," tegas Sigit.
Sedangkan Anton Gunawan, chief economist Bank Danamon, mengungkapkan, beberapa waktu lalu 15 bank juga pernah melakukan hal yang sama, namun hal tersebut gagal akibat banyak bank yang melanggar kesepakatan.
Selain itu, pengawasan terhadap bank-bank pelanggar kesepakatan akan sulit bila bank-bank masih menerapkan "lagu lama" dengan iming-iming hadiah ke nasabah.
Sedangkan Direktur Biro Riset Infobank Eko B. Supriyanto berpendapat kesepakatan suku bunga dapat diartikan kartel yang dalam jangka pendek akan memberi dampak moral untuk melakukan penurunan suku bunga. "Namun, dalam jangka panjang tidak akan efektif karena kesepakatan seperti itu bertentangan dengan mekanisme pasar," katanya
Langganan:
Postingan (Atom)
Postingan
