DPR Kesal dengan Citra Dagang Sapi Antar Parpol

JAKARTA - Kader muda PDIP yang juga mantan Ketua Pansus RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD Ganjar Pranowo mengajukan klarifikasi atas pernyataan para elitenya terkait dengan kursi ketua MPR. Dia menegaskan bahwa tidak ada deal-deal politik pragmatis dalam pembahasan RUU yang dipimpinnya.

''Semua itu tidak benar. Silakan baca DIM (daftar inventarisasi masalah) kami. Sejak awal PDIP mendukung ketua DPR otomatis dari pemenang pemilu. Sama sekali tidak berkaitan dengan ketua MPR. Kalau orang mau menerka-nerka saja, silakan. Tapi, saya yang lebih tahu,'' ujar Ganjar kepada Jawa Pos di Jakarta kemarin (22/8).

Sebelumnya, fungsionaris DPP PDIP Effendi Simbolon menyatakan, saat membahas RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (dulu populer disebut RUU Susduk, Red), PDIP dan Demokrat bersepakat soal ketua MPR. Posisi itu diberikan kepada kader PDIP. Belakangan, PDIP merekomendasikan nama Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PPIP Taufiq Kiemas.

Deal tersebut, menurut dia, merupakan kompensasi dari dukungan PDIP di DPR atas opsi ketua DPR otomatis diberikan kepada parpol yang memperoleh kursi terbanyak dalam pemilu. Artinya, itu untuk Partai Demokrat. Sekjen DPP PDIP Pramono Anung menginformasikan hal yang sama.

Ganjar menambahkan, kalau Demokrat mau mendukung PDIP mengusung Kiemas, pihaknya sangat berterima kasih. Tapi, dia memastikan hal itu tidak berkaitan dengan transaksi saat pembahasan RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Parlemen).

Mantan anggota Pansus RUU Parlemen Saifullah Ma'shum juga mengaku sangat kecewa atas berkembangnya wacana mengenai deal politik terkait kursi ketua MPR tersebut. Sebab, setelah disahkan menjadi UU, kubu PDIP mengklaim telah bersepakat dengan Partai Demokrat bahwa kursi itu merupakan jatahnya. ''Setahu saya tidak ada kesepakatan seperti itu,'' ungkap anggota DPR dari PKB itu.

Menurut dia, pansus hanya me­rumuskan norma dan aturan main. Termasuk, jumlah dan komposisi pimpinan MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta mekanisme pemilihannya. ''Tapi, saya tidak tahu apakah saat jalan di tingkat panja (panitia kerja, Red) ada deal politik tertentu di tingkat atas untuk ketua MPR itu,'' ujarnya.